10:26 AM
AnnasPrimadiarso
Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagaiorang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta darisuatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.
1.2 Maksud dan Tujuan
Penulisan ini saya maksudkan sebagai pemahaman saya mengenai warga Negara dan negaranya serta mempunyai tujuan agar dapat menambah pengetahuan, serta dapat memenuhi tugas saya mengenai Ilmu Sosial Dasar.
1.3 Metodologi
Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah menggunakan metode pustaka yaitu penulis menggunakan media pustaka dalam penyusunan makalah ini.
1.4 Kasus / Studi
Pada awalnya, sebelum Negara terbentuk, setiap individu mempunyai kebebasan untuk memilih atau melakukkan keinginannya. Jadi, dalam setiap yang dilakukan itu mereka tidak memiliki aturan, awalnya cara ini bisa dilakukkan tapi, lama-kelamaan manusia itu sendiri merasa jenuh dan berfikir semakin banyak manusia di bumi maka akan terjadi persinggungan dan bentrokan antara individu yang satu dan yang lainnya, dan itu menimbulkan terjadinya penindasan yang kuat terhadap yang lemah. Hal itu, akan membuat satu sama yang lainnnya menjadi tidak nyaman, dan pada saai itulah manusia merasakan perlunya ada suatu kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia dalam sebuah Negara
Bab 2 Pembahaasan
Negara dan Warga Negara
Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.
Syarat-syarat sebuah negara terbagi menjadi dua, yaitu :
Syarat Primer :
1. Terdapat Rakyat
2. Memiliki Wilayah
3. Memiliki Pemerintahan yang Berdaulat
Syarat Sekunder :
1. Mendapat pengakuan Negara lain
Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.
Negara mempunyai dua tugas yaitu :
-Mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang asosial, artinya yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan
-Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhny atau tujuan sosial.
Sifat Negara
-sifat memaksa, artinya Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarkhi
-sifat monopoli, artinya Negara mempunyai hak kuasa tunggal dan menetapkan tujuan bersama dari masyarakat
-sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundangan mengenai semua orang tanpa terkecuali.
Bentuk Negara
-Negara kesatuan (Unitarisem) adalah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dimana kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan dalam Negara itu ada pada pusat
· Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Didalam sistem ini, segala sesuatu dalam Negara langsung diatur dan diurus pemerintah pusat.
· Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Didalam Negara ini daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
-Negara serikat (Federasi) adalah Negara yang terjadi dari penggabungan beberapa Negara yang semua berdiri sendiri sebagai Negara yang merdeka, berdaulat, kedalam suatu ikatan kerjasa yang efektif untuk melaksanakan urusan secara bersama
Bentuk kenegaraan yang kita kenal :
-Negara dominion
-Negara uni
-Negara protectoral
Unsur-unsur Negara :
-harus ada wilayahnya
-harus ada rakyatnya
-harus ada pemerintahnya
-harus ada tujuannya
-harus ada kedaulatan
Tujuan Negara
-Perluasan kekuasaan semata
-Perluasan kekuasaan untuk mencapai tujuan lain
-Penyelenggaraan ketertiban umum
-Penyelenggaraan kesejahteraan Umum
Negara dan Hukumnya
Dalam suatu Negara memiliki hukum-hukum yang harus di ikuti dan di patuhi. Hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan nyata berlaku dalam masyarakat disebut hukum positif. Istilah “hukum positif” dimaksudkan untuk menandai diferensiasi, dan hukum terhadap kaidah-kaidah lain dalam masyarakat tampil lebih jelas, tegas, dan didukung oleh perlengkapan yang cukup agar diikuti anggota masyarakat.
Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah atau larangan-larangan) yang mengurus tata tertib alam hukum masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Simorangkir mendfinisikan hukum sebagai peraturan – peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
Cirri-ciri dan sifat hukum
-Ciri hukum adalah :
· adanya perintah atau larangan
· perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap masyarakat
-Sumber-sumber hukum
Sumber hukum ialah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang memaksa, yang kalau dilanggar dapat mengakibatkan sangsi yang tegas dan nyata. Sumber hokum material dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut politik, sejarah, ekonomi dan lain-lain. Sumber hokum formal antara lain :
-undang-undang (statue); ialah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuasaan hokum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara
-Kebiasaan (costun ); ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama dan diterima oleh masyarakat. Sehingga tindakan yang berlawanan dianggap sebagai pelanggaran perasaan hokum.
-keputusan hakim (Yurisprudensi); ialah keputusan terdahulu yang sering dijadikan dasar keputusan hakim kemudian mengenai masalah yang sama
traktaat ( treaty); ialah perjanjian antara dua orang atau lebih mengenai sesuatu hal, sehingga masing-masing pihak yang bersangkutan terikat dengan isi perjanjian tersebut
pendapat sarjan hukum; ialah pendapat para sarjana yang sering dikutip para hakim dalam menyelesaikan suatu masalah
Pembagian hukum
-Menurut “sumbernya” hukum dibagi dalam :
· Hukum undang-undang, yaitu hokum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan
· Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada kebisaan
· Hukum Traktaat, hukum yang diterapkan oleh Negara-negara dalam suatu perjanjian antar Negara
· Hukum Yurisprudensi, hukum yaitu yang terbentuk karena keputusan hakim
-Menurut bentuknya “hukum” dibagi dalam :
· Hukum tertulis, yang terbagi atas :
a. Hukum tertulis yang dikodifikasikan ialah hukum tertulis yang telah dibukukan jenis-jenisnya dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.
b. Hukum Tertulis tak dikodifikasikan
· Hukum tak tertulis
a. Menurut “tempat berlakunya” hukum dibagi dalam :
· Hukum nasional ialah hukum dalam suatu Negara
· Hukum Internasional ialah hukum yang mengatur hubungan internasional
· Hukum Asing ialah hukum dalam negala lain
· Hukum Gereja ialah norma gereja yang ditetapkan untuk anggota-anggotanya
b. Menurut “waktu berlakunya” hukum dibagi dalam :
· Ius constitum (hukum positif) ialah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
· Ius constituendem ialah hukum yang diharapkan akan berlaku di waktu yang akan dating
· Hukum Asasi (hukum alam ) ialah hukum yang berlaku dalam segala bangsa di dunia
c. Menurut “cara mempertahankannya” hukum dibagi dalam :
· Hukum material ialah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah – perintah dan larangan-larangan.
· Hukum Formal (hukum proses atau hukum acara ) ialah hukum yang memuat peraturan yagn mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi keputusan.
-Menurut “sifatnya” hukum dibagi dalam :
· hukum yang memaksa ialah hukum yang dalam keadaan bagaimana harus dan mempunya paksaan mutlak.
· hukum Yang mengatur (pelengkap) ialah hukum yang dapat dikesampingkan, apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian
-Menurut “wujudnya” hukum dibagi dalam :
· hukum obyektif ialah hukum dalam suatu Negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang lain atau golongan tertentu.
· hukum Subyektif ialah hukum yang timbul dari hubungan obyektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Kedua jenis hukum ini jarang digunakan
-Menurut “isinya” hukum dibagi dalam :
· hukum privat (hukum sipil ) ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, dan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan
· hukum public (hukum Negara ) ialah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan warganegaranya
Bab 3 Penutup
Demikian tulisan ini saya buat dengan sungguh sungguh, dimaksudkan dapat mengisi tugas ISD, ”tak ada yg sempurna di dunia” begitu juga dengan tulisan ini yang tak luput dari kesalahan. Kritik dan saran yg membangun dapat menjadi lebih baik.
Dalam tulisan ini saya simpulkan :
Warga negara dari suatu ngara dapat menjadi bagian penting, dimana warga merupakan syarat adanya negara, namun warga juga terikat dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.
Referensi
Posted in: Tugas
1 comments:
TRIMAKASIH ATAS ARTIKEL YANG TELAH DI BUAT. SALAM KENAL YA!!^^
Post a Comment